MAKALAH
Anti Korupsi dalam Perspektif Pancasila
Disusun Oleh :
Ø Reni Stiani (142114008)
Ø Agnes Wuryani (142114012)
Ø Oktavianus Grestyan N (142114022)
Ø Maurisius Septian Arif k (142114034)
Ø Hanni Andini (142114042)
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2014
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Korupsi dalam sejarah manusia bukanlah suatu hal yang baru. korupsi lahir seiring dengan umur manusia itu sendiri. Ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, di sanalah awal mula terjadinya korupsi. Penguasaan atas suatu wilayah dan sumber daya alam oleh segelintir kalangan mendorong manusia untuk saling berebut dan menguasai. Berbagai taktik dan strategi pun dilaksanakan. Perebutan manusia atas sumber daya alam dan politik inilah awal mula terjadinya ketidakadilan. kebutuhan untuk bertahan hidup kian menanjak, akan tetapi kesempatan untuk memenuhinya semakin terbatas. Sejak saat itu moralitas dikesampingkan. Orientasi hidup yang mengarah pada keadilan berubah menjadi kehidupan saling menguasai dan mengekploitasi. Apalagi diera perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, tindakan korupsi seolah-olah didukung langsung oleh kecanggihan-kecanggihan alat dan sarana-prasarana yang tercipta. Sehingga kelangsungan tindakan korupsi dapat dengan mudah dilakukan dan dipraktikan dalam kehidupan. Disamping itu, penegakan hukum terhadap para pelaku tindakan korupsi dinilai masih sangat lemah dan tidak mencederai mereka untuk melakukan kembali tindakan korupsi dimasa yang akan datang.
B. Tujuan
Makalah ini disusun bertujuan untuk memberikan pemahaman khusus tentang sikap Anti korupsi dalam perspektif pancasila.
C. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan korupsi ?
2. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya korupsi ?
3. Bagaimana bentuk – bentuk tindak korupsi politik ?
4. Bagaimana dampak fatal dari tindak korupsi bagi keberlangsungan hidup manusia ?
5. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi ?
BAB II. PEMBAHASAN
1. Pengertian korupsi secara umum
Korupsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu corrupt yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang berarti bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol. Istilah "korupsi" juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai tindakan menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya.
Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang
Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap tindakan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Pengertian Korupsi Menurut Ilmu Politik
Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga meninmbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Korupsi
1. Penegakan hokum yang tidak konsisten : penegakan hukum hanya sebagai meke-up politik, bersifat sementara dan selalu berubah tiap pergantian pemerintahan.
2. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang : takut dianggap bodoh bila tidak menggunakan kesempatan.
3. Alasan ekonomi (Kemiskinan) dan keserakahan : melakukan korupsi karena kesulitan dalam mengatasi kebutuhan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
4. Budaya pemberian upeti : imbalan hadiah sebagai bentuk balas jasa.
5. Konsekuensi lebih rendah daripada keuntungan korupsi : pelaku tindakan korupsi merasa saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.
6. Budaya permisif/serba membolehkan atau tidak mau tahu : menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak perduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terpenuhi.
7. Gagalnya pendidikan agama dan etika : agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Padahal sebenarnya agama bisa memainkan peran yang besar dibandingkan institusi lainnya. Karena adanya ikatan emosional antara agama dan pemeluk agama tersebut. Jadi, agama bisa menyadarkan umatnya bahwa korupsi dapat memberikan dampak yang sangat buruk baik bagi dirinya maupun orang lain.
8. Kualitas moral dan kualitas karakter manusia yang buruk sehingga mudah tergoda oleh kemewahan korupsi : Perilaku hidup mewah dan hedonisme dengan mengabaikan moral dan agama
9. Lemahnya penegakkan hukum, baik sistem yang ada maupun personil pelaku penegakkan hukum (polisi, jaksa dan hakim). Sehingga pelaku tindakan korupsi tidak merasa jera untuk mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang. Coba kita ingat kembali pengalaman yang sudah terjadi bahwa para koruptor hukumannya lebih ringan dibandingkan orang yang maling ayam hingga harus bonyok digebukin belum lagi masuk bui sangat lama.
10. Gaji pegawai pemerintah yang kecil, pelaku tindakan korupsi merasa gaji yang diterima tidak sebanding dengan beban pekerjaan mereka. Sehingga cenderung untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan korupsi.
11. Kurangnya pengawasan untuk mencegah penyuapan saat proses kampanye politik sehingga sering terjadi aksi politik uang (money politic).
12. Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Konsentrasi kekuasan dalam pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
13. Biaya politik Tinggi. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Sehingga Kekuatan politik sangat tergantung dengan penyimpangan korupsi.
14. Modal yang dikeluarkan untuk biaya kampanye sangat besar. Pada saat kampanye, para celeg atau para calon pegawai pemerintah tidak tanggung-tanggung untuk menghabiskan dana demi menjadi caleg bahkan mereka berani menyewa artis dan mengundang tokoh politik senior. Karena menjadi anggota legislatif menurut mereka seperti halnya ladang untuk mencari uang Sehingga Saat menjabat modal yang besar tersebut sering dikalkulasikan untuk menggantinya.
3. Bentuk - Bentuk dan Model Tindak Korupsi Politik
3.1 Bentuk – Bentuk Tindak Korupsi
Berdasarkan pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 21 Tahun 2001 korupsi dirumuskan dalam 30 (tigapuluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Perbuatan –perbuatan itu dikelompokan sebagai berikut :
1. Korupsi yang terkait dengan kerugian negara :
a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan Negara adalah
Korupsi
b. Menyalagunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat
merugikan keuangan negara adalah korupsi;
2. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap :
a. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi
b. Menyuap pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi
c. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi
d. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah
korupsi
e. Menyuap hakim adalah korupsi
f. Menyuap advokat adalah korupsi
g. Hakim dan advokat menerima suap adalah korupsi
h. Hakim menerima suap adalah korupsi
i. Advokat menerima suap adalah korupsi
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan :
a. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah
korupsi;
b. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah
korupsi
c. Pegawai negeri merusakkan bukti adalah korupsi;
d. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti adalah korupsi;
4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan :
a. Pegawai negeri memeras adalah korupsi;
b. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain adalah korupasi;
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang :
a. Pemborong berbuat curang adalah korupsi;
b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi;
c. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi;
d. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi;
e. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi;
f. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain
adalah korupsi;
6. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi :
a. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi
3.2 Macam atau Model Tindak Korupsi
· Model korupsi lapis pertama, berada dalam bentuk suap (bribery), yakni dimana prakarsa dating dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau petugas pelayanan publik atau pembatalan kewajibanmembayar denda ke kas negara,pemerasan (extortion) dimana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau petugas pelayan publik lainnya.
· Model korupsi lapis kedua, Jaring-jaring korupsi (cabal ) antar birokrat, politisi,aparat penegakan hukum, dan perusahaan yangmendapatkan kedudukan istimewa. Menurut Aditjandra, pada korupsi dalam bentuk ini biasanyaterdapat ikatan-ikatan yang nepotis antara beberapa anggota jaring-jaring korupsi, dan lingkupnya bisamencapai level nasional.
· Model korupsi lapis ketiga, Korupsi dalam model ini berlangsung dalam lingkup internasional dimana kedudukan aparat penegak hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga internasionalyang mempunyai otoritas di bidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang produknya terlebiholeh pimpinan rezim yang menjadi anggota jaring- jaring korupsi internasional korupsi tersebut
4. Dampak Fatal Korupsi bagi Keberlangsungan Hidup Manusia
· Kenaikan harga-harga barang akibat anggaran APBN yang dikorupsi
· Bertambahnya rakyat miskin dikarenakan uang tunjangan bagi rakyat miskin yang seharusnya disalurkan dikorupsi.
· Kesenjangan pendapatan semakin tinggi.
· Banyaknya rakyat yang di PHK akibat perusahaan kecil tempat mereka kerja gulung tikar akibat dana investasinya dikorupsi.
· Mengurangi Nilai Investasi
· Menurunkan pendapatan pajak
· Mengurangi Pengeluaran pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan
5. Upaya – Upaya Mencegah dan Menanggulangi Tindak Korupsi
· Membentuk lembaga independen yang khusus menangani korupsi. Di Hongkong bernama Independent Commission Against Corruption (ICAC), di Malaysia the Anti-Corruption Agency (ACA), dan di Indonesia: KPK
· Memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Permasyarakatan. Pengadilan adalah jantung penegakan hukum yang harus bersikat imparsial (tidak memihak), jujur, dan adil. Banyak kasus korupsi tidak terjerat hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk. Bila kinerja buruk karena tidak mampu (unable) mungkin masih bisa dimaklumi karena berarti pengetahuan dan keterampilannya perlu ditingkatkan. Bagaimana bila mereka tidak mau (unwilling) atau tidak punya keinginan kuat (strong political will) untuk memberantas korupsi? Dimana lagi kita akan mencari keadilan?
· Di tingkat departemen kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Ada kesan lembaga ini sama sekali tidak punya ‘gigi’ ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi
· Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara mencegah korupsi. Semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu hal, semakin banyak pula kemungkinan terjadinya korupsi
· Hal lain yang krusial untuk mengurangi resiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah. Sebelum Otonomi Daerah diberlakukan umumnya semua kebijakan diambil oleh Pemerintah Pusat. Pada waktu itu korupsi besar-besaran umumnya terjadi di Ibukota Negara. Dengan otonomi, kantong korupsi tidak terpusat hanya di ibukota negara tapi berkembanga ke berbagai daerah
Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
· Salah satu cara mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum dan sesudah menjabat. Masyarakat ikut memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya ke orang lain.
· Pengadaan barang atau kontrak pekerjaan di pemerintahan pusat dan daerah maupun militer sebaiknya melalui lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat diberi akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil pelelangan tersebut.
· Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota TNI-Polri baru. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sering terjadi dalam proses rekrutmen tersebut. Sebuat sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan perlu dikembangkan.
· Sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitik-beratkan pada proses (process oriented) dan hasil kerja akhir (result oriented) perlu dikembangkan. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerjanya, bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diber insentif.
Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
· Salah satu upaya memberantas korupsi adalah dengan memberi hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Perlu dibangun sistem dimana masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
· Isu mengenai public awareness atau kesadaran dan kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bagian penting upaya pemberantasan korupsi. Salah satu cara meningkatkan public awareness adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi.
· Menyediakan sarana untuk melaporkan kasus korupsi. Misalnya melalui telepon, surat, faksimili (fax), atau internet.
· Pers yang bebas adalah salah satu pilar demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi
· Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGOs baik tingkat lokal maupun internasional juga memiliki peran penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Sejak era Reformasi, LSM baru yang bergerak di bidang Anti Korupsi banyak bermunculan. LSM memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Contoh LSM lokal adal ICS (Indonesian Corruption Watch).
· Cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan perangkat electronic surveillance. Alat ini digunakan untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang di tempat-tempat tertentu. Misalnya kamera video (CCTV).
· Melakukan tekanan sosial dengan menayangkan foto dan menyebarkan data para buronan tindak pidana korupsi yang putusan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar